Majalah Saran

Penggerak Dinamika Saniangbaka

  • Bacaan Para Pengambil Kebijakan

“Kabut Hitam di Villa ku“

Posted by majalahsaran pada Agustus 31, 2009

Oleh     Emil Zola SH, IWS  Wonosobo

Masalah sengketa batas nagari antara Saniangbaka (SB) dan Muaropingai (MP) belum juga terselesaikan. Upaya damai yang dilakukan belum membuahkan hasil. Padahal sengketa itu sudah menimbulkan paling tidak dua kali insiden bentrokan antara masyarakat keduanya. Insiden pertama tahun 2003 berupa penyerangan dan pembakaran bangunan – bangunan milik warga SB, tak luput pula bangunan milik pemerintah yang ada di SB. Tidak kongkritnya penyelesaian permasalahan sengketa tersebut menyebabkan terjadinya insiden kedua tahun 2008, berupa penyerangan oleh pihak MP pada saat pemancangan tonggak batas oleh pemerintah nagari SB sehingga menyebabkan masysrakat SB kehilangan kesebarannya dan balas menyerang kepada warga MP. Insiden ini juga disaksikan oleh aparat keamanan yang bertugas pada waktu itu. Upaya damai tidak henti-hentinya dilakukan oleh kedua pihak dan Pemda Kabupaten solok, namun sampai saat ini tetap saja tidak membuahkan penyelesaian yang permanen.

Sebagai anak nagari, saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian tersebut. Namun kita segenap warga SB harus terus berupaya da berdoa, semoga permasalahan ini cepat terselesaikan. Allah Swt akan memperlihatkan kepada kita kebenaran yang hakiki.

Kejadian – kejadian ini mendorong semangat saya untuk memberikan sumbang saran melalui tulisan di media SARAN tercinta. Tidak terdengarnya berita kelanjutan penyelesaian sengketa ini dari pemerintah nagari SB maupun melalui DPP IWS, saya sampai pada kesimpulan antara SB dan MP belum terselesaikan. Apalagi sampai sekarang masih adanya satuan Brimob Polri di vila yang ditempatkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nan lahia manunjukan batin.

Pertanyaan demi pertanyaan timbul di benak saya. Dugaan – dugaan mampir di pikiran terus menggelayuti hati, namun semuanya belum terjawab. Ada  apa gerangan yang terjadi? Mengapa ini sampai berlarut – larut sekian lama? Mungkinkah hanya waktu yang menjawabnya? Tetapi kita tidak boleh lengah, sambil menunggu keajaiban menghampiri negeri kita. Kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk SB apapun resikonya.

Melihat pada kronologi sengketa negeri ini, yang awalnya dipicu oleh pengklaiman oleh MP bahwa batas negeri MP dan SB bukanlah di villa namun batas tersebut ada di puruk. Tentu saja klaim MP tidak bisa diterima oleh warga kita. MP tidak main-main dengan klaim tersebut dikuti oleh upaya-upaya lain berupa penyerangan ke wilayah SB. Tujuanya adalah menunjukan kepada SB betapa seriusnya mereka dengan tujuan menjadikan ini sebagai PR dari pemerintah untuk menyelesaikanya.

Dalam hal ini, saya akui MP telah berhasil. Masalahnya bertambah besar dan rumit. Unjuk gigi MP ini membawa dampak sosiologi bagi SB. Tidak ada ketemtraman warga, terkurasnya energi kita untuk menyelesaikan sengketa , bahkan tidak mustahil di zaman edan ini kita kehilangan sebagian milik kita.

Ada beberapa isu yang tengah berkembang di tengah–tengah masyarakat tentang awal penyebab terjadinya batas masalah SB dan MP. Walaupun isu yang kebenaranya diragukan, namun tentu tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena isu berkembang di masyarakat yang ada dikampung halaman kita. Mereka melihat menyaksikan dan mengalami kejadian ini.

Diantaranya isu tersebut adalah sebagai berikut:

1.    Adanya rasa sakit hati warga MP terhadap warga SB, karena pohon pohon jati mereka ditebang oleh orang SB. Ada pula tuduhan penganiayaan yang dilakukan terhadap salah satu warga MP yang bernama si Mul (terkenal dengan sebutan Simul Pucek) keduanya terjadi di villa SB. Entah mengapa masalah ini berujung pada sengketa batas nagari antara SB dan MP.
2.    Adanya keinginan warga kecamatan Junjung Sirih untuk memperluas wilayanya sampai ke Puruk SB. Bahkan ada yang menyebutkan untuk memasukan SB menjadi salah satu nagari di kecamatan Junjung Sirih. Ini bisa jadi didorong oleh wilayah nagari SB. SDM dan SDA yang unggul untuk mempercepat perkemnbangan pembangunan di kecamatan yang baru tersebut. Sebagai mana kita tahu bahwa adanya otonomi daerah ikut menjadi pendorong terbentuknya pemekaran daerah di mana-mana. Begitu pula dengan kecamatan Junjung Sirih lahir, di mana MP dan Paninggahan (PNG) yang dulu termasuk di kecamatan X koto di bawah akhirnya masuk kecamatan Junjung Sirih
3.    Adanya isu politik merambah ke SB di antaranya;
Pemilihan Bupati Kabupaten solok yang lalu. Gusmal menjadi salah satu calon bupati waktu itu mendapatkan suara yang senifikan di MP dan PNG, ada yang menduga – duga sepertinya ada balas jasa dari Gusmal sebagai bupati terpilih kepada MP dan PNG. Keinginan memperluas Kecamatan Junjung Sirih dengan atas nama perluasan nagari MP. Walaupun sengketa batas MP dan SB sudah dimulai waktu Gamawan Fauzi masih menjabat Bupati solok. Namun Gusmal terkesan memberikan kesempatan kepada MP/kecamatan Junjung Sirih untuk mendapatkan yang mereka inginkan dengan cara mengulur- ngulur waktu dan menggantung penyelesaian tersebut.
4.    Ada sepekulan bisnis, sumber daya alam SB menjadi magnit utama bagi pembisnis. Bagai “Anak gadih rancak“ wajar banyak yang melirik dan menyukainya. Begitu pula hutan –hutan di SB, terutama yang berada di Aia Angek. Gaduang Beo dan sekitarnya, banyak kayu –kayu besar yang siap ditebang yang akan membuat penguasa menjadi kaya. Belum lagi kandungan alam yang ada di bawahnya berupa kekayaan mineral dan tambang yang sangat banyak.
5.    Dalam kurun waktu tahun 1996-2001, Prof.Dr.Ir. Alimin seorang dosen dan petinggi IPB melakukan survai di hutan SB dia bolak –balik ke SB bersama peneliti-peneliti luar negeri berkebangsaan Jepang dan Jerman. Tujuanya jelas untuk mempelajari dan mengetahui kekayaan SDA yang ada di hutan tersebut. Rencana melaksanakan PIR (Perkebunan Inti Rakyat ) diatas bukit dan hutan di SB. Bekerja sama dengan Abu Bakar (Abu Bakar Bulek) yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar waktu itu. Dari kantor Dishut inilah diketahui bahwa ada salah satu patok program reboisasi hutan terletak di puruk. Saya menduga kerja sama untuk menggaruk kekayaan bukit di SB. Katanya setiap warga Sb yang ikut dan pengurus PIR sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Sekedar diketahui kedua orang ini berasal dari PNG. Terakhir setelah pensiun dari Dishut Sumbar, Abu Bakar menjadi Wali Nagari di PNG. Mereka mencoba mendekati tokoh tokoh SB namun namun tidak behasil.

Setelah 2001 rencana tersebut sudah tidak terdengar lagi kelanjutanya. Tahun 2003 ada klaim oleh MP bahwa batas nagari MP dan Sb adalah Puruk bukan di villa sebagaimana yang sudah ada sejak dulu. Batas di Puruk yang dilklaim tersebut persis dengan batas patok Reboisasi yang dilakukan oleh Dishut Sumbar. Entah ada korelasi atau hubunganya antara program PIR sang Profesor dengan klaim batas nagari ini, mari kita pikirkan.

Saya menilai semua cerita –cerita di atas masih perlu pengkajian yang mendalam bagi kita semua. Kewaspadaan harus kita tingkatkan namun, asas praduga tak bersalah perlu juga dipakai agar kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk nagari SB tercinta.

Begitu juga ada rumor karena kita menuinggalkan tanah nagari berpuluh – puluh tahun merantau sehingga tanah kita tidak terurus dan ingin diambil orang lain. Alasan ini tidak dibenarkan karena setiap hak  warga atas sesuatu benda dijamin oleh undang –undang dan tidak suatu orang/badanpun yang bisa mengambil dengan cara melawan hukum hak-hak oarng lain tersebut. Jika ada kepentingan pemerintah untuk mengambil tanah tersebut guna dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak ada prosudur yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum. Agraria Nasional tidak bisa semena –mena, tanpa alasan yang sah pemerintah mengambil hak-hak rakyatnya. Tanah dikategorikan tidak terurus oleh Negara, apabila tanah tidak diusahakan/memproduksi berturut-turut selama 30 tahun.

Setelah dipenuhi kriteria tersebut maka diadakan lagi keputusan hukum melalui pengadilan.Mengenai sengketa batas nagari MP dan SB, menurut saya adalah murni dari orang/kelompok tertentu untuk mencaplok sebagian hak-hak milik warga SB, untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Jelas semua ini adalah tindakan illegal dari melawan hukum. Apalagi rencana-rencana tersebut diikuti dengan penyerangan, intimidasi, perusakan, pembakaran milik warga.

Menyikapi pertikaian ini semua kita tidak perlu takut menghadapinya. Secara hukum kita ada di pihak yang benar. MP menyerang kita, dan kita membela diri. Sebenarnya masalah ini cukup jelas dan gambling. Ada orang yang mau mencuri dan berniat jahat mengancam keselamatan kita, tentu saja kita harus membela diri guna menyelematkan milik dan jiwa kita. Membela diri di sini wajib hukumnya karena memerangi kejatan dan kebatilan.

Setiap permasalahan yang timbul antara 2 kelompok masyarakat tertentu harus diselesaikan secepat dan setepat mungkin. Penyelesian ini ada 2 bentuknya yaitu penyelesian damai yang bertumpu pada Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Solok, atau penyelesaian hukum yang berujung pada proses peradilan di PN. Bila proses hukum yang ditempuh kita tidak usah takut, karena semuanya bukan kita yang memulai dan kita justru jadi korban kejahatan dari MP. Semua bukti dan fakta jelas menunjukkan kita adalah korban. Semua bermula dan dimulai di Villa yang merupakan wilayah nagari milik SB.

Boleh-boleh saja ada kelompok tertentu menjadi mediasi asalkan kehadiran kelompok ini dijamin netral dan tidak punya kepentingan apapun terhadap pihak-pihak yang bertikai. Maaf, kesepakatan damai antara tokoh MP dan SB yang dimediasi oleh PKP/PNG beberapa waktu yang lalu di Jakarta perlu dijadikan kajian bagi kita. Dari isi kesepakatan damai, menurut saya sangat merugikan kita. Betapa tidak, kita ikut membantu membayar kerugian yang ditimbulkan akibat pertikaian, sementara batas SB dan MP masih akan ditentukan kemudian dengan Perda. Juga korban yang meninggal diberikan santunan kepada keluarganya. Aneh, kita dilibatkan untuk membantu membayar kerugian, yang meninggal dalam melakukan penyerangan dengan bom dapat santunan, sementara hak kita mendapatkan batas wilayah nagari di Villa seperti yang ada dulu tidak dikabulkan dan harus menunggu Perda.

Akhir pemikiran ini saya mendukung dan mendorong agar Wali Nagari, KAN, tokoh masyarakat menyelesaikan masalah ini secepatnya dengan memperhatikan hak-hak dan aspirasi warga SB. Saya menghimbau agar DPP IWS bisa memfasilitasi untuk meremajakan lagi Ikatan Sarjana SB yang pernah ada + tahun 1987, bisa dibentuk Pokja-pokja guna membantu masalah-masalah nagari sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugah semangat segenap warga SB, dengan harapan kita bisa memberikan yang terbaik untuk SB ke depan. Agar motto “Saniangbaka Nan Sejahtera” tidak hanya slogan/harapan namun suatu saat bisa menjadi kenyataan, amin. ###

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: