Majalah Saran

Penggerak Dinamika Saniangbaka

  • Bacaan Para Pengambil Kebijakan

Pengurusan KTP Mengikuti Kebijakan Pemkab Solok

Posted by majalahsaran pada Februari 28, 2010

Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan oleh Pemerintahan Kab. Solok dengan sistem satu pintu di kantor Catatan Sipil  ternyata tidak semua masyarakat memahami aturan dan persyaratannya.

Betapa tidak, sebagian masyarakat yang tidak mengerti terlalu gamlang dan  memberikan apresiasi jelek  kepada pemerintahan Nagari. Anggapan sebagian masyarakat bahwa mengurus KTP, KK terlalu berbelit-belit, memakan waktu lama, melelahkan seperti pengakuan “A”yang pernah mengurus pembuatan KTP “untuk melengkapi persyaratan  permohonan kredit di salah satu Bank.

”Payah bana baurusan mabuek KTP di kampuang,    saya   tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah , kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit.”  Tidak  bisa bersabar,  akhirnya “A” dengan trik-triknya, memanfaatkan semacam jasa calo,   memaksakan diri membuat  KTP di nagari lain.  Akhirnya “A”’ berhasil  punya KTP di nagari lain. Terbersit di raut wajah “A”  perasaan bangga , akan tetapi sesungguhnya apa yang diperbuat “A” adalah  sebuah Kebodohan dan  tidak patut untuk ditiru oleh warga Saniangbaka lainnya. Hal itu ada semacam pengingkaran dan rasa  banagari yang sangat lemah.

Dasrizal Chandra Bahar, Wali Nagari Saniangbaka ketika ditanya SARAN tentang persyaratan  pembuatan KTP, KK yang terkesan memberatkan rakyat, dijelaskan bahwa ketentuan atau persyaratan pembuatan KTP.KK, Surat Pindah  tersebut merupakan ketentuan yang sudah baku dari  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok.

Pemerintahan Nagari di Kab. Solok, di mana saja nagarinya ketentuannya seragam. Pemerintahan nagari hanya menjalankan saja. Lebih lanjut dikemukakan bahwa   perubahan ketentuan pengurusan KTP, KK  oleh Capil Kabupaten Solok terjadi pada masa setelah dia menjabat jadi Wali Nagari. Sehingga warga masyarakat mengangap ini produk peraturan pemerintahan nagari Saniangbaka. Kalau ada warga masyarakat yang kurang nyaman dengan prosedur tersebut sebaiknya salurkan kepada DPRD Kab. Solok sebagai corong aspirasi rakyat.

Imbauan dan informasi secara tertulis tentang persyaratan pengurusan KTP,KK dan surat pindah dipajang  didepan pintu masuk kantor Wali Nagari, dengan maksud agar diketahui warga masyarakat. Petugas yang akan melayani juga siap memberikan pelayanan yang prima.  Yang pasti  urusan buat KTP,KK dan surat pindah akan berjalan lancar atau mulus   jika warga  masyarakat yang mengurus sudah melengkapi segala persyaratan yang  telah ditentukan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok.

Atrizon S.Pd, sebagai ketua BMN ketika ditanya  tentang  adanya sumbangan  yang dikenakan kepada warga masyarakat yang mengurus KTP, menyatakan  hal demikian merupakan kebijakan yang telah dimufakatkan antara pemerintahan nagari bersama BMN. Sumbangan yang terkumpul merupakan wujud partisipasi warga masyarakat dalam  pembagunan nagari Saniangbaka. Sebab uang terkumpul murni  dipertanggung jawabkan sebagai pemasukan dana PAN ( Pendapatan Asli Nagari). (Nusa)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: