Majalah Saran

Penggerak Dinamika Saniangbaka

  • Bacaan Para Pengambil Kebijakan

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Wali Nagari

Posted by majalahsaran pada Februari 28, 2010

Sesuai Perda Kab. Solok No.7 Tahun 2006

Pasal 36

  1. Wali Nagari mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
  2. Dalam melaksanakan tugas  sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang :
    1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari  berdasarkan  kebijakan yang ditetapkan  bersama BMN (Badan Musyawarah Nagari).
    2. Mengajukan  rancangan peraturan nagari.
    3. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah  mendapat  persetujuan  bersama BMN.
    4. Menyusun dan mengajukan  rancangan  peraturan  Nagari mengenai APB  Nagari  untuk dibahas dan ditetapkan  bersama BMN.
    5. Membina kehidupan  masyarajat nagari.
    6. Membina perekonomian nagari.
    7. Mengkoordinasikan  pembangunan nagari secara partisipatif.
    8. Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan  dan dapat menunjuk kuasa hukum mewakili sesuai dengan perundang-undangan.
    9. Melaksanakan wewenang lain  sesuai  dengan perundangan –undangan.

Pasal 37

  1. Dalam melaksanakan tugas  dan wewenang  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 36. Wali  Nagari mempunyai kewajiban :
    1. memegang  teguh  dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 serta mempertahankan  dan memelihara keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Meningkatkan kesejahteraan  masyarakat
    3. Memelihara ketenteraman  dan ketertiban masyarakat.
    4. Melaksanakan  kehidupan  demokrasi.
    5. Melaksanakan  prinsip tata pemerintahan  nagari  yang bersih  dan bebas dari kolusi, korupsi  dan nepotisme.
    6. Menjalin  hubungan  kerja  dengan seluruh mitra  kerja pemerintahan nagari
    7. Menaati pemerintahan nagari dan menegakkan seluruh peraturan  perundang-undangan.
    8. Menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  nagari yang baik.
    9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan  pengeloloaan keuangan nagari
    10. Melaksanakan pemerintahan nagari pemungutan  retribusi  yang diatur oleh Pemerintahan, pemerintahan propinsi  dan Pemerintahan Daerah  yang Obyeknya  ada di Nagari.
    11. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan nagari
    12. Mendamaikan  perselisihan masyarakat  masyarakat di Nagari
    13. Mengembangkan  pendapatan  masyarakat  dan nagari
    14. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya  dan adat istiadat
    15. Memberdayakan  masyarakat dan kelembagaan nagari
    16. Mengembangkan  potensi sumber daya alam  dan melestarikan  lingkungan hidup.

2. Selain kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) Wali nagari  mempunyai kewajiban  untuk memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan  laporan  keterangan pertanggung jawaban  kepada BMN, serta menginformasikan  laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.

3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari  sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1(satu) kali dalam satu tahun.

4. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BMN sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2)  disampaikan 1 (satu) kali  dalam satu tahun  dalam musyawarah BMN

5. Menginformasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan   Nagari kepada masyarakat.

6. Terhadap informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari, sebagaimana dimaksud  ayat (5)  masyarakat  mempunyai  hak untuk  bertanya memberikan masukan  dan keterangan  lebih lanjut  melalui BMN.

7. Tata cara pelaksanaan  hak masyarakat  sebagaimana  dimaksud ayat (6) dengan peraturan nagari.

8. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati  sebagaimana  melakukan  evaluasi  penyelenggaraan pemerintahan nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

9. Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan  kepada Bupati melalui Camat dan kepada BMN.

10. Untuk mendamaikan perselisihan  masyarakat  di nagari  sebagaimana yang dimaksud pada ayat  (1) huruf k, wali nagari  bekerjasama  dengan niniak mamak para pihak yang bersengketa.

11. Segala perselisihan  yang telah didamaikan oleh Wali nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

12. Wali nagari dalam memelihara  kelestarian  adat istiadat yang hidup  dan berkembang  dalam nagari  sebagaimana  dimaksud  ayat (1) huruf  m bekerjasama dengan KAN dengan prinsip kemitraan  dan saling menghormati fungsi dan peranan masing-masing.

Pasal 38

Penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana  dimaksud  pada pasal 36 ayat (2) huruf a termasuk  juga membantu pelaksanaan  pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan  kepada Bupati melalui camat.

Pasal 39

  1. Apabila wali nagari  tidak menyampaikan  laporan  keterangan pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas  sebagaimana  dimaksud  pasal 37 ayat  (4), BMN  melaporkan  hal tersebut kepada  Bupati melalui Camat.
  2. Atas dasar  laporan BMN sebagaimana  dimaksud  ayat (1) maka Bupati  memerintahkan  Badan Pengawasan  Daerah  untuk melakukan  pemeriksaan  pelaksanaan keuangan nagari dan komisi penyelidik independen   terhadap  kinerja pemerintahan Nagari.
  3. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara  pertanggungjawaban Wali Nagari ditetapkan dengan peraturan  Bupati.

Fungsi, Wewenang, hak dan Kewajiban BMN (Badan Musyawarah Nagari)

Sesuai dengan Perda Kab. Solok No.7 Tahun 2006

Pasal 81

BMN mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Legislasi yaitu :  merumuskan  menetapkan  Peraturan  Nagari bersama-sama pemerintahan nagari.
  2. Anggaran yaitu  menyusun  APB (Anggaran Pendapatan Belanja) nagari
  3. Pengawasan yaitu   meliputi pengawasan  terhadap pelaksanaan APB nagari.
  4. Mendukung  kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang  di nagari  yang bersangkutan  sepanjang menunjang  kelancaran pembangunan.
  5. Menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan  aspirasi yang diterima dari masyarakat  kepada pejabat  atau instansi yang berwenang.

Pasal 82

BMN mempunyai  wewenang  sebagai berikut :

  1. membahas  rancangan  Peraturan  Nagari  bersama Wali Nagari.
  2. mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian  Wali Nagari.
  3. membentuk panitia pemilihan  Wali Nagari
  4. menggali  menampung, menghimpun, merumuskan  dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  5. menyusun tata tertib BMN dan
  6. melaksanakan pengawasan  terhadap :
    1. pelaksanaan  peraturan  nagari  dan perundangan lainnya.
    2. pelaksanaan peraturan  dan keputusan  Wali Nagari.
    3. pelaksanaan APB nagari
    4. kebijakan  Pemerintahan  Nagari
    5. pelaksanaan kerjasama  yang dilakukan  oleh nagari.
    6. memberi pendapat  dan pertimbangan kepada pemerintah nagari terhadap rencana  perjanjian yang  akan dilaksanakan  apabila  menyangkut  dengan  kepentingan nagari.

Pasal 83

BMN mempunyai hak  sebagai berikut :

  1. meminta  keterangan kepada  pemerintah Nagari.
  2. Menyatakan pendapat.

Pasal 84

Anggota BMN mempunyai hak :

  1. mengajukan  rancangan  peraturan  nagari
  2. mengajukan pertanyaan
  3. menyampaikan usul  dan pendapat
  4. memilih dan dipilih
  5. memperoleh tunjangan

Pasal 85

BMN mempunyai kewajiban sebagai berikut :

  1. mengamalkan Pancasila,UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundangan
  2. Melaksanakan kehidupan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan nagari.
  3. Mempertahanakan  dan memelihara hukum  nasional  serta keutuhan negara  kesatuan Republik Indonesia.
  4. Menyerap dan menampung , menghimpun  dan menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat .
  5. Memproses pemilihan Wali Nagari.
  6. Mendahulukan kepentingan umum  di atas kepentingan  pribadi, kelompok  dan golongan.
  7. Menghormati nilai-nilai  sosial budaya  dan adat istiadat  masyarakat setempat
  8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakat.

Pasal 86

  1. untuk melaksanakan  fungsi, wewenang  hak dan kewajiban  serta  tata tertib pencalonan  pimpinan BMN diatur dalam peraturan tata tertib.
  2. Untuk melaksanakan  fungsi wewenang  hak dan kewajiban  sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibantu oleh satu orang  tenaga adminstrasi.

(disalin dari Perda Kab. Solok No.7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari ) by : Nusa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: